Not Available

Ikra Hardiansyah, S.Pd.

Nurul Inayah, S.Sos.

Madinatul Hujah, S Pd

Rukwani, S Sos

Featured Host

center

 AWAL MULA PLASTIK

PRO 1 Bima

Filler

left

gcp:svara-link/cc3p10mpbpg0008fmkmg.p924x1640.jpg

Dialog

RRI PRO 1 Bima

KBRN, Dompu : Diapit dua Kabupaten yang ditemukan kasus Penyakit Mulut dan kaki (PMK), membuat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, semakin waspada. Meski Pemerintah Pusat belum menetapkan Kabupaten Sumbawa dan Bima masuk Zona Merah PMK, akibat ditemukan kasus, namun Pemkab Dompu, mengapresiqsi kebijakan lockdown yang dilakukan dua kabupaten tersebut.
![alt text](https://thumb2.svara.id/unsafe/svara-article-content-image/1661226829166.jpg)
"Kalo pengiriman ternak yang resmi sudah tidak ada. Tinggal kita mengatisipasi pengiriman ternak secara ilegal," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesebatan Hewan Kabupaten Dompu, Zainal Arifin, Selasa (23/8/2022).
Selain memperketat pengawasan lalu lintas ternak di pintu masuk Kabupaten Dompu, seluruh UPTD di 8 kecamatan juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar wilayah. Seluruh migrasi ternak yang diangkut pindah kecamatan, wajib menunjukkan kartu sehat.
Ini dilakukan, sebab serangan virus PMK ini, berbeda dengan jenis virus lain. Meski tidak termasuk zoonosis, namun virus ini bisa bertahan hidup lama tanpa inang dan lebih parahnya lagi, bisa bertahan di media lain, terutama media berbahan kulit hampir 20 hari.
"Kami sarankan, sebelum vaksin tambahan datang, peternak rajin melakukan penyemprotan disinvektan di kandang-kandang ternaknya," jelasnya.
Pasokan vaksin sebanyak 4.000 dosis dari Pemerintah Provinsi NTB, sudah habis terpakai. Vaksin itu, sudah digunakan untuk melakukan vaksinasi di 8 kecamatan dengan alokasi masing-masing kecamatan sebanyak 500 dosis untuk 500 ekor sapi. Untuk tahap awal ini, vaksin anti PMK, memang di khususkan kepada Sapi, dengan pertimbangan populasi yang sangat banyak.
Zainal menjelaskan, untuk kebutuhan vaksin ternak kuku belah dua seperti Sapi dan Kerbau, Kabupaten Dompu membutuhkan vaksin sebanyak 183 ribu lebih dosis. Kebutuhan itu berdasarkan jumlah populasi sapi sebanyak 154 lebih ekor dan Kerbau sebanyak 29 ribu lebih ekor.

Perketat Lalu Lintas Ternak Antar Wilayah

KBRN,  Kota Bima :  Tim Puma II Polres Bima Kota mengamankan BBM jenis minyak tanah yang diduga bersubsidi. Mitan yang diangkut menggunakan mobil bak terbuka itu diamankan Senin (22/8/2022) di Jalan Lintas Lintas Wera-Bima, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
Kasat Reskrim Polres Bima Kota, IPTU M Rayendra RAP, S.T.K, S.I.K, menjelaskan, pihaknya mengamankan Sanafi  (43), warga Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima dan Arni (48), warga Kelurahan Jatiwangi.
![alt text](https://thumb2.svara.id/unsafe/svara-article-content-image/1661227296260.jpeg)
Barang bukti mitan yang diamankan sebanyak 450 liter atau 300 botol ukuran 1,5 liter. Juga diamankan  kendaraan Suzuki Pick Up Nopol AB 8749 IH. “Tim mendapatkan informasi bahwa kendaraan jenis new Pick-up dengan Nopol AB8749IH diduga memuat BBM jenis minyak tanah dari Kecamatan Wera menuju ke wilayah Bima Kota. Informasi tersebut ditindaklanjuti,” ungkapnya, Selasa (22/8/2022).
Tidak berapa lama, kata dia, kendaraan yang menjadi target pun melintas. Aparat menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksanya. “Ditemukan BBM jenis minyak di atas kendaraan tersebut yang diduga kuat merupakan BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang diselundupkan dari NTT. Saat dilakukan pemeriksaan sopir tidak dapat menunjukan dokumen yang yang sah terkait BBM jenis minyak tanah yang berada di atas kendaraan yang dia bawa,adapun kemasan yang digunakan yaitu menggunakan botol bekas air mineral ukuran 1,5liter untuk agar tidak tercium aroma minyak tanah pada saat melintas dan atau untuk mengelabui petugas,” ujarnya.
Aparat mengamankan sopir beserta Barang Bukti ke Mako Pilres Bima Kota.

Polres Bima Kota Amankan 450 Liter Mitan Subsidi

KBRN, Dompu : Kepala Bidang Pengadaan Kepegawaian BKD PSDM, Kabupaten Dompu, Muhammad Fadilah, menepis jika melakukan pemberkasan tenaga non ASN untuk di jadikan tenaga PPPK. Pemnerkasan ini, dilakukan atas permintaan Pemerintah Pusat melalui BKN, agar diketahui jumlah tenaga non ASN yang menjadi beban APBD.
"Bukan untuk pemberkasan PPPK. Jadi perlu saya luruskan, bukan untuk menjadi PPPK," katanya, Senin (22/8/2022).
Dalam surat Kemen PAN RB yang diterimanya, hanya memerintahkan untuk mencari jumlah tenaga non ASN. Fadillah tidak mengetahui, dokumen ini akan dijadikan apa. Sebab dalam surat tersebut, hanya memerintahkan untuk pendataan.
Apakah ini berkaitan dengan surat Kemen PAN RB terkait batas waktu untuk tidak mengangkat tenaga Honorer mulai 28 November 2023?, Fadilah mengiyakan. Fadilah berharap pengertian dari semua tenaga Non ASN untuk bisa memakluminya.
![alt text](https://thumb2.svara.id/unsafe/svara-article-content-image/1661154450625.jpg)
"Kita Doakan saja, semoga ini jalan untuk kearah itu. Tapi dalam surat itu, tegas hanya meminta data saja," tegasnya.
Mesmi demikian, Fadilah berharap tenaga Non ASN ini, tidak berkecil hati. Sebab, pengumpulan berkas mulai dari SK hingga ijasah terakhir ini, merupakan perintah pusat. Dengan data ini, selain untuk mengetahui berapa besaran APBD yang terserap, juga untuk mengetahui berapa jumlah tenaga Non ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebumnya, beredar kabar, Pemerintah Pusat akan mengangkat tenaga Kontrak dan honorer daerah menjadi tenaga PPPK. Kabar itu, disambut baik tenaga honorer daerah dan tenaga kontrak, baik yang sudah mengabdi lama di instansi Pemkab Dompu, maupun yang baru satu tahun. Tenaga non ASN ini,  sebagian merupakan tenaga Honorer Data Base yang tercecer, K2 yang tidak lolos dan tenaga kontrak daerah yang baru mengabdi satu tahun.

AWAL MULA PLASTIK

Perketat Lalu Lintas Ternak Antar Wilayah

Polres Bima Kota Amankan 450 Liter Mitan Subsidi

Pengumpulan Berkas Tenaga Honorer Bukan Untuk PPPK